Lembaga - Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD - Halo sahabat pembaca semua,apa kabarnya?semoga dalam keadaan sehat ya, masih semanagt bukan untuk belajar. Matei kali ini sangatlah penting untuk kita mengetauinya.

Secara Garis bear berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenangan lembaga negara yang merupakan kekuatan supastruktur politik di indonesia adalah sebagai berikut:

Lembaga - Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UU Negara Republik Indonesia Tahun 1948
Lembaga - Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945


1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).

b. Anggota MPR berjumlah sebanyaak 550 anggota dan DPD berjumlah sebnayak 4x jumlah provinsi anggota DPD  (UU Nomor 22 tahun 2003).

c. MPR adalah lembaga tinggi negra dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ,bukan lembaga tertinggi negara.

d. Tugas dan wwenang MPR adalah berwenanang mengubah dan menetapkan UUD ,melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanyadapat memberhentikan Presiden dan Wakit Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD NRI Tahun 1945 Sesuai PAsal 3 ayat (1) ,ayat (2),dan ayat (3).

e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UUN Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunana dan kedudukan MP,DPR,DPD dan DPRD.

2. Presiden

a. Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 .

1. Membuat Undang-undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20).

2. Menetapakan Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat (2) ).

3. Memegang kekuatan tertinggi atas angkatan drat laut dan udara )pasal 10).

4. Menyatakan Perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas ;ersetujuan DPR (pasal 11).

5. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).

6. Mengangkt dan menerima duta dan kunsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).

7. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbanagn MA (PPasal 14 ayat (1) ).

8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (1) ).

9. Memberi gelar,tanda jasa,dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).

10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan dan nasihat kepada pressien (pasal 16).

11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17).

12. Mengajukan RUU APBN (Pasal 23).


3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

c. Hak anggota DPR adalah hak interpeoasi ,hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

d. Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan,hak menyampaiakm pendapat dan hak imunitas (Pasl 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksaan Keunagn (BPK).

a. BPK merupakan lembga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memerikasa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRINTahun 1945).

b. Hasil pemmeriksaan BPK diserahkan kepada DPR<DPD Dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5. Mahkamah Agung (MA).

a. Ma merupakan lembaga negara yang memeganag kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah Konstitusi di indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

b. MA membawa peradilan di indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mnegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi (MK).

a. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenagan :

1. Mengadili pada tingkat pertma dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanagnnya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

3. Memutus pembubaran partai politik 

4. Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24 Cayat (1)UUD NRI Tahun 1945).

5. Memberiakan putusan atas pendapatan DPR mengenai pelanggaran Presiden dan wakil presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI TAhun 1945).

b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang ,3 anggota diajurkan MA,3 anggota dianjurkan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.


7. Komisi Yudisial (KY)

a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk  presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

b. KY berwenang mengusulakan kehormatan ,keluhan martabat,dan pelaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.

b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi

c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihanya,selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).

d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-unndang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.



Demikinlah penjelasan lembaga dearah semoga dapat bermanfaat. Terimakasih

0 Response to "Lembaga - Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "

Post a Comment

Apa tanggapan anda tentang artikel diatas?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel