Penjelasan tentang Keuangan Daerah Paling Lengkap

Penjelasan tentang Keuangan - halo halo apakabar sahabat pembaca semua?tetap semangat ya belajarnya1 Pada kesepatan kali ini penulis akan memberikan penjelasan materi tentang"Penjelasan tentang Keungan Daerah Paling Lengkap" untuk pembaca yang memebutuhkan materi tersebut,mari kita simak ulasan dibawah ini;

Penjelasan tentang Keuangan Daerah
Penjelasan tentang Keuangan Daerah


Penjelasan tentang Keuangan  Daerah 

Penyelenggaranaan ungsi pemerintah daerah akan terlakasana secara optimal apaila penyelenggaraanurusan pemerintaah diikuti dengan pemberian sumber-sunber penerimaan yang cukup kapada daerah,denagn mengacau kepada Undang-undangbyang mengatur Perimbangan keuangan anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biasanya disesuaiakan dan diselaransakn dengan pembagaian kewenanagan anatara pemerintah dan Derah. Smeua sumbar keunanaga yahg melekat pada setiap urusan pemerintaah yang diserahakanmkepada daerah menjadi sumabar keunagan daerah.

Daerah diberiakan hak untuk mendapatakan sumabar keuanagan sebagai berikut;

1). Kepastian tersedianaya pendanaan dari pemerinath sesuaia denagn urusan pemerinatha yang dierahkan.
2). Kewenanagan memungut dan mendayakan pajak dan retribusi daeraah serta haka untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasionala ynag berada didaerah dan dana perimbangan lainya.
3). Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatakan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-undang yang mengatur keungan negara ,terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan yaitu baahwa kekuatan pengelola keunagan negara adalahh sebagian dari kekuasaan pemerinath ,Kekuasaan penngelola keuanagn negara dari presiden sebagaian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keunagan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilihan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersbut berimplikasi pada pengaturan pengelola keuanagn daerah yaitu bahwa kepaladaerah (gubernur/bupati/wali kot)adalah pemegang kekuasaan pengelola keuanagn daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuanagn daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam melakasanakan kekuatanya ,kepala daerah melimpahkanya sebagaian atau seluruh kekuasaan keuanagn daerah kepada para pejabat perangakat daerah. Dengan demikian ,pengatauran pengelola dari pertanggungjawaban keuanagn daerah melakat  dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah ,yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumbersumber keuanagn sebagai berikut;

1).Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah ,hasil retribusi daerah,hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahakan dan lain lain PAD lainya.
2). Dana Perimbangan yang melipputi dana bagi hasil,alokasi umum dan danan alokasi khusus.
3).Pendapat daerah lain yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasa dari penerusan pinjamn hutang luar negeri dari Menteri keuangan atau nama pemerintah pusat setealah mempeoleh pertimbanagan Menteri dalam Negeri. pemerintah daerah dapat melakauakn penyertaan modal pada suatau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atauperusahaan milik swasta. Pemerintah daerah dapar memiliki Badan Usaha Milikdaerah (BUMD) yang pembentukan,penggabungan pelepasan pemilikan,dan pembubanrannya ditetapkan dengan pertauran daerah yang berpedmoman pada peraturan perundan-undangan.

Anggran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keunagan tahunan pemerintah daerah yang menentapkan dengan peraturan daerah . APBD merupakan dasar pengelolaan keuanagan daerah dalam masa satutahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari samapai engan tanggal 31 desember. Kepala daerah mengadaerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD Utuk memperoleh persetujuan bersama . Rancangan peratuaran daerah provinsi tentang  APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapakan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikaan Kepada Menteri Dalam Negarai ntuk diavaluasi. Rancanagan peratuaran daerah kabupaten/kota  tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancanagan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga haridisampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarakan dalam APBD dan dilakuakan melaui rekening kas daerah yang dikelola leh Bendahara Umumdaerah penyususnan ,pelakasanaan,penatausahaan,pelaporan,pengawasan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peratuaran Pemeintah.

Demikianlah penjelasan tentang "Penjelasan tentang Keungan Daerah Paling Lengkap"semog adapatebrmanfaat dan bisa menambah wawasan bagi semuanya.

0 Response to "Penjelasan tentang Keuangan Daerah Paling Lengkap"

Post a Comment

Apa tanggapan anda tentang artikel diatas?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel